Review SAP 2 sampai 14 (Seminar Perspektif dan Teori Media)

Verdy Firmantoro

REVIEW DAN SINTESIS:

Merujuk pada bahan bacaan yang ditelaah dari SAP awal (SAP 2) sampai akhir (SAP 14), saya mendapatkan banyak hal, terutama terkait dengan konsep-konsep penting dan sumbangsih pemikiran dari setiap sumber bacaan tersebut. Melalui Couldry kita bisa memahami perspektif alternatif bahwa media tidak aekedar sebagai teks atau struktur produksi melainkan sebagai praktik yang tidak berjarak dengan realitas sosial keseharian. Melalui Pink kita bisa memahami praktik keseharian di ranah digital dikaitkan dengan keterlibatan teknologi komunikasi yang membentuk praktik itu sendiri. Melalui Bourdieu kita bisa memahami praktik dalam sistem sosial yang di dalamnya terdapat hubungan antara habitus, kapital, kekuasaan, arena dan struktur. Melalui de Certeau kita bisa memahami bahwa praktik keseharian sebagai sesuatu yang kompleks di samping terdapat strategi dan taktik dalam relasi sosial. Melalui Couldry kita bisa memahami bahwa teori-teori sosial mengarahkan pemahaman terhadap realitas sosial lebih mendalam. Melalui Hesmondhalgh kita bisa memahami bahwa aspek sosial tidak bisa dikesampingkan dalam memahami media, tidak hanya mediasentris, penting memahami hubungan di dalam dan di antara media dan masyarakat. Melalui Bourdieu kita bisa memahami bahwa terkait dengan teori media dan konsumsi bahwa selera bukanlah sesuuatu yang bebas nilai, melainkan hasil konstruksi sosial yang memungkinkan dapat membangun distingsi. Melalui Warde kita bisa memahami bahwa konsumsi berkaitan dengan komunikasi simbolik representasi identitas termasuk gaya hidup. Melalui Hesmondhalgh kita bisa memahami pendekatan produksi media, organisasional sosiologi, studi manajemen dan ekonomi politik termasuk dikaitkan dengan produksi dan konsumsi simbol. Melalui Sum & Jessop kita bisa memahami pendekatan ekonomi politik dengan mengelaborasi basis budaya dan sejarah (Cultural Political Economy). Melalui Hall kita bisa memahami terkait konsepsi representasi yang berhubungan dengan budaya, makna, tanda dan kekuasaan. Melalui Morley & Charlotte kita bisa memahami produksi pesan termasuk kategorikal decoding baik dominasi, negosiasi maupun oposisi. Melalui Hebdige kita bisa memahami gaya subkultur sebagai manifestasi perlawanan atas ideologi dominan. Melalui Giddens kita bisa memahami teori strukturasi yang berkaitan dengan reproduksi sistem sosial dikaitkan dengan struktur dan agen. Melalui Blumer dalam Rose kita bisa memahami interaksi simbolik berkaitan dengan intepretasi dan proses pemaknaan yang berlangsung secara konstitutif tidak statis. Melalui Butler kita bisa memahami bahwa telaah atas gender dikaitkan dengan tindakan performatif (performativitas) yang memungkinkan berbeda dari struktur normatif dan menolak adanya oposisi biner. Melalui Boudrillard kita bisa memahami bahwa kepalsuan sebagai sebuah kenyataan di mana yang tidak riil justru yang dianggap riil (simulakrum). Melalui Castells kita bisa memahami masyarakat jaringan di mana hubungan-hubungan terjalin melalui keterlibatan teknologi informasi. Melalui McLuhan kita bisa memahami bahwa media sebagai pesan di mana teknologi memainkan peran penting bukan sekedar alat atapi konten itu sendiri. Melalui McGuigan kita bisa memahami posmodernisme sebagai ide filosofis yang berangkat dari postrukturalisme dan formasi budaya. Melalui Dayan & Katz kita bisa memahami bahwa perspektif media event mengarahkan pada persoalan partisipasi ausiens atau khalayak. Melalui Barker & Petley kita bisa memahami bahwa bahwa efek bukanlah sebagai derivasi langsung dari terpaan media, melainkan juga keterlibatan otoritas audiens atau khalayak. Melalui Perse kita bisa memahami bahwa efek media sangat besar, namun efek tersebut tidaklah linier melainkan ada faktor-faktor lain termasuk khalayak yang ikut menentukan.

Selanjutnya, dengan mengelaborasi beberapa pandangan inti dari sumber bacaan, rumusan penelitian saya sebagai berikut:

Bagaimana Scopus mengkomodifikasi praktik produksi pengetahuan akademisi di Indonesia?

  1. Bagaimana strukturasi menjelaskan produksi pengetahuan dalam menopang rezim kapitalisme?
  2. Bagaimana habitus para akademisi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia dalam menggunakan Scopus sebagai media internasionalisasi praktik akademik?
  3. Bagaiamana representasi subkultur dalam praktik penolakan Scopus yang dilakukan oleh kalangan akademisi di Indoensia?

Sejumlah konsep saya gunakan untuk meneliti hal tersebut, di antaranya: konsep komodifikasi, produksi pengetahuan, strukturasi, habitus, kapital, subkultur dan praktik.

Secara umum, riset ini berada dalam payung ekonomi politik dan cultural studies berkaitan dengan produksi pengetahuan (knowledge production). Melalui riset ini akan mengeksplorasi dan membongkar praktik produksi pengetahuan terkait dengan rezim Scopus. Penggalian data dapat dikaitkan bahwa setiap akademisi dituntut menerbitkan artikelnya di jurnal Scopus. Komodifikasi terkait dengan produksi pengetahuan dapat dibongkar lebih lanjut dengan mengeksplorasi strukturasi di mana terdapat relasi antara agen dan struktur yang memengaruhi produksi pengetahuan global. Selanjutnya, mengakaji sejauhmana kepemilikan kapital (seperti budaya, sosial, ekonomi, simbolik) yang dapat mendukung dalam arena pertarungan produksi pengetahuan. Kemudian, konsepsi habitus dapat merefleksikan nilai-nilai yang diyakini oleh para akademisi sampai membentuk pola pikir dan pola sikap tertentu termasuk di dalamnya sebagai mekanisme internasionalisasi praktik akademik. Selain itu, dalam konteks studi ini menempatkan “diasumsikan” produksi pengetahuan tidak lagi sebagai sarana atau ruang transfer pengetahuan, melainkan sebagai komoditas yang dikontrol rezim kapitalisme. Berbagai respon muncul menanggapi problematika tersebut, upaya melihat representasi subkultur dalam praktik penolakan Scopus yang dilakukan oleh kalangan akademisi di Indonesia dapat memperteguh kedalaman studi ini. Oleh karena itu, telaah dari riset ini sangat berguna dengan memahami produksi pengetahuan dalam ruang akademik dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan kunci seperti keadilan, kekuasaan dan kesetaraan yang dilihat melalui pendekatan ekonomi politik dengan melihat perubahan budaya termasuk sejarah pengetahuan di dalamnya.

Referensi

Barker, M & Petley, J. (2001). Effects: the Media / Violence Debate (2nd ed.). London & New York: Routledge.

Baudrillard, J. (1994). Simulacra and Simulation. Ann Arbor, MI: University of Michigen Press.

Blumer, H. (1962). Society as Symbolic Interaction. In Arnold M. Rose. Human Behavior and Social Processses: Symbolic Interactionist Approach, Houghton Mifflin Company, h. 179-192

Bourdieu, P. (1977) Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Butler, J. (1990). Gender Trouble. New York & London: Routledge.

Butler, J. (2004). Undoing Gender. New York & London: Routledge.

Castells, M. (2000). The Rise of Network Society, 2nd ed. Oxford: Blackwell.

Couldry, N. (2004). Theorising Media as Practice. Social Semiotics, 14 (2), h. 115-132.

Couldry, N. (2012). Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice. Cambridge, UK, and Malden, MA: Polity Pres.

Dayan, D & Katz, E. (1992). Media Events: The Live Broadcasting of History, Cambridge: Harvard University Press.

de Certeau, M. (1984). The Practice of Everyday Life. University of California Press: Berkeley.

Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press.

Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London & Thousand Oaks, CA: Sage.

Hebdige, D. (1979). Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge.

Hesmondhalgh, D. (2010) “Media industry studies, media production studies”, in J. Curran (ed.) Media and Society, London: Bloomsbury Academic.

Hesmondhalgh, D., & Toynbee, J. (Eds.). (2008). The Media and Social Theory. London & New York: Routledge.

Littlejohn, S.W., & Foss, K.A. (2008). Theories of Human Communication. Singapura: Cengage Learning.

McGuigan, J. (2006). Modernity and Postmodern Culture. Berkshire: Open University Press.

McLuhan, M. (2003). Understanding Media: The Extensions of Man. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press.

Morley, D (1980). The Nationalwide Audience: Structure and Decoding. London: British Film Institute.

Perse, E. M. (2008). Media Effects and Society, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Pink, S. dkk. (2016). Digital Ethnography: Principles and Practice. London: Sage Publications.

Sum, N.L. & Jessop, B. (2013). Towards a Cultural Political Economy: Putting Culture in Place in Political Economy. Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Warde, A. (2014). ‘After taste: Culture, consumption and theories of practice’. Journal of Consumer Culture, 14 (3), 279-303.

Teori Media dan Efek

Verdy Firmantoro

Tulisan ini berupaya menjelaskan, membandingkan dan mengembangkan hubungan teori media dan efek melalui review atas tiga sumber bacaan, meliputi Barker & Petley (2001) tentang Ill Effects: the Media / Violence Debate; Dayan & Katz (1992) tentang Media Events: The Live Broadcasting of History; serta Perse (2008) tentang Media Effects and Society. Benang merah yang bisa diuraikan dari tiga narasi besar sumber bacaan adalah bahwa ketiganya di satu sisi sepakat memproblematisasikan efek sebagai pengaruh dari media, di sisi lain juga memberi ruang untuk meninjau kembali faktor-faktor lain yang memengaruhi efek tersebut atau dalam arti lain pengaruh atau efek tidak terjadi begitu saja tanpa melihat sejauhmana penerima pesan merespon setiap pesan yang menerpanya.

Perkembangan riset komunikasi yang berkembang hingga saat ini tidak lepas dari kontribusi besar riset-riset media terutama media massa. Penelitian komunikasi massa sejak awal terutama di amerika Serikat tidak lepas dari paradigma positivistik yang sarat riset-riset administratif di mana kepentingan riset dilakukan untuk memberikan pengaruh baik yang berada di level kekuasaan politik maupun industri komersial. Tidak salah jika selanjutnya Perse memosisikan komunikasi massa sebagai agen perubahan yang mampu memengaruhi struktur dan dinamika masyarakat (Perse, 2008). Lebih lanjut dalam konteks itu, Perse (2008) menitikberatkan bahwa studi dampak atau efek media berorientasi mengendalikan, memberikan efek sosiopsikologis terhadap individu atau masyarakat sebagai konsumen pesan-pesan media.

Perkembangan studi efek dalam peta umum riset komunikasi relatif pesat, jika dibandingkan dengan studi-studi komunikasi lain, bahkan di setiap field (bidang) kajian komunikasi tidak lepas dari unsur media termasuk efek yang ditimbulkannya. Perkembangan studi efek mengarahkan pada terumuskannya model-model efek sesuai dengan level pengaruh yang terjadi, meliputi efek langsung, efek kumulatif efek kognitif dan efek bersyarat (Perse, 2008). Sejumlah catatan Perse (2008, h. 1-2) terkait keberagaman efek yang ditimbulkan sesuai dengan desain pesan atau pengaruh yang diinginkan, seperti desain pengaruh propaganda atau kampanye politik politik memberikan efek pada perilaku individu atau masyarakat pemilih, desain iklan memberikan efek mendorong pada gaya hidup konsumtif, termasuk pengaruh-pengaruh yang sifatnya implisit seperti tayangan kekerasan yang menimbulkan efek meniru untuk bertindak seperti yang ditampilkan dalam media.

Meski demikian, penting digarisbawahi bahwa Perse (2008) dalam tulisannnya juga menunjukkan bahwa efek media tidak dapat dilihat secara sederhana hanya sekedar proses linier, tetapi yang lebih esensial juga perlu melihat penerima pesan sebagai subjek komunikasi yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam setiap merespon pesan yang menerpanya. Di satu sisi, melalui efek media telah menghasilkan pengaruh yang signifikan terutama dalam konstelasi dinamika perubahan di Amerika Serikat, namun di sisi lain studi efek media mendapatkan catatan kritis terkait dengan upaya melanggengkan status quo di mana media berperan sebagai katalisator opini publik.

Sementara itu, jika mengacu pada sumber bacaan Dayan & Katz (1992), proses memberikan pengaruh atau efek media dapat direpresentasikan dengan media event. Melalui media event, masyarakat dapat menonton melalui televisi, sehingga mereka diterpa tayangan yang ditampilkan tersebut. Lebih lanjut Dayan & Katz, menjelaskan bahwa perspektif efek tidak hanya melihat pada aspek konten atau pesan itu sendiri, melainkan juga melibatkan perspektif lain seperti sosiologi, politik, pskologi juga sastra. Media event yang memberikan efek dalam konteks ini tidak terpisah dari anggota masyarakat itu sendiri sebagai keseluruhan,

            Studi efek juga tidak lepas dari perhatian Barker & Petley. Keduanya mempersoalkan bahwa terkait dengan ill effect dimana perdebatan antara media di satu sisi dan efek terhadap kekerasan di sisi yang lain. Barker & Petley (2001) menyebutkan bahwa media bukanlah “sumber kekerasan” terkait dengan efeknya, melainkan individu yang merespon media-lah yang mempunyai otoritas. Tuduhan yang menstimulus bahwa saat menonton tayangan kekerasan, menimbulkan efek perilaku agresif, tidak dapat dijustifikasi bahwa media mengonstruk kekerasan. Barker & Petley (2001) menjelaskan bahwa dalam sejumlah riset tentang efek media, pengaruh tayangan kekerasan tidak menimbulkan dampak seperti halnya yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, tidak bisa dijustifikasi bahwa media memberikan efek yang signifikan, tanpa dilihat aspek-aspek atau unsur-unsur lain yang melingkupinya.

            Secara keseluruhan, studi efek media tidak bisa dipungkiri telah memberikan kontribusi. Namun, penting ditelaah adalah, efek dari media tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah variabel tunggal. Audiens atau khalayak media, tidak dapat dinilai pasif yang selalu digeneralisasi akan terdampak sesuai dengan desain pesan media. faktor-faktor lain perlu dicermati, termasuk efek yang terjadi secara tidak langsung maupun tidak sengaja, maupun khalayak media sebagai subjek yang aktif dalam merespon pesan-pesan media. Apalagi dalam perkembangannya, seiring dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang, perlu dirumuskan atau dikembangkan teori-teori yang relevan dengan dimensi new media. Dengan demikian, keragaman perspektif memahami efek media, perlu diintegrasikan dengan riset-riset spesifik baik yang sifatnya mengembangkan konsep-konsep yang telah ada maupun memodifikasi bahkan menciptakan konsep-konsep baru.

Pertanyaan penelitian

Bagaimana pengaruh pesan media cetak dan elektronik termasuk media sosial terkait berita menolak kebijakan Scopus dalam mengonstruksi realitas akademik dan menstimulus respon partisipatif di kalangan akademisi perguruan tinggi di Indonesia?

Referensi

Barker, M & Petley, J. (2001). Effects: the Media / Violence Debate (2nd ed.). London & New York: Routledge.

Dayan, D & Katz, E. (1992). Media Events: The Live Broadcasting of History, Cambridge: Harvard University Press.

Perse, E. M. (2008). Media Effects and Society, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Teori Media, Modernitas dan Postmodernisme

Verdy Firmantoro

Tulisan ini berupaya menjelaskan, membandingkan dan mengembangkan hubungan teori media dan modernitas serta postmodernitas melalui review atas dua sumber bacaan, meliputi Understanding Media: The Extensions of Man (McLuhan, 2003) dan Modernity and Postmodern Culture (McGuigan, 2006). Irisan dua tulisan ini menempatkan modernitas sebagai era perubahan di mana peran serta teknologi informasi dan komunkasi menyerta dalam dinamika masyarakat. McLuhan melalui konsep pentingnya the medium is the message mengubah lanskap perspektif bahwa media bukan hanya sebagai saluran, namun justru mampu bertindak sebagai realitas isi itu sendiri. Sementara, McGuigan menonjolkan postmodernisme menyikapi kapitalisme modernitas yang tidak pernah benar-benar berakhir, namun di sisi lain mengelaborasi dengan logika budaya dengan memberi jalan alternatif bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran alternatif di luar narasi tunggal yang mendominasi.

Medium is the message adalah konsep yang paling familiar kita kenal dari McLuhan (2003). Lebih lanjut McLuhan memberikan pandangan bahwa perkembangan media-media baru terutama televisi sebagai bentuk new tecnology pasca dominasi media cetak atau surat kabar mengarahkan terciptanya transformasi media termasuk efek dari adanya transformasi tersebut. Bagi McLuhan, media tidak hanya menjadi perantara pesan, melainkan juga kepanjangan tangan dari manusia. Media tidak hanya sekedar karya teknis berwujud mesin, melainkan segala ide yang termediakan sebagai kepanjangan tangan manusia merupakan media itu sendiri. Implikasi dari transformasi media tentu sangat besar terutama terkait dengan otomatisasi yang mempunyai dampak terhadap reposisi penggunaan sumber daya manusia (McLuhan, 2003).

Jika titik tolaknya teori-teori media terutama yang mengarah pada media effect, maka pandangan McLuhan berkontribusi dalam mewarnai ide dasar bahwa inti dari media bukan sekedar isinya, tetapi media itu sendiri yang bertindak sebagai “The Extensions of Man”yang berpengaruh dalam mengontrol sekaligus menghasilkan efek yang besar. Dalam konteks ini, pemikiran McLuhan menjadi salah satu tonggak besar komunikasi terkait dengan upaya mengelaborasi teknologi sebagai bagian dari elemen perubahan di mana modernitas berakar dan ditumbuhkan dengan kecanggihan penemuan-penemuan. McLuhan menegaskan bahwa modernitas sebagai bentuk pergeseran dari masyarakat pra modern menuju masyarakat modern yang mensyaratkan adanya produksi dan ekspansi global dengan menyertakan peran teknologi-teknologi di dalamnya.

Sementara itu, tidak berhenti pada persoalan fase modernitas, munculnya postmodernisme menjadi bukti bahwa fase modernitas tidak menjadi akhir atau puncak peradaban, selalu ada antitesis yang menyertai pasca perkembangannya. Melalui tulisan McGuigan “Modernity and Postmodern Culture”, kita dapat mempersoalkan lebih lanjut. McGuigan (2006) jika meminjam penjelasan Giddens, modernitas setidaknya melibatkan dimensi utama yakni kapitalisme. Sementara postmodernisme memancing perdebatan terutama berkaitan budaya kontemporer berbasiskan pada ide-ide poststrukturalis dan formasi budaya. McGuigan selanjutnya memosisikan posmodernisme dalam dua sudut pandang, di satu sisi sebagai ide dan subjekstivitas, di sisi lain sebagai ide filosofis dan reduksi budaya (McGuigan, 2006, h. 2). Salah satu gagasan utama postmodernisme adalah meyakini tidak adanya narasi tunggal yang mendominasi, tetapi memberikan ruang alternatif termasuk mengafirmasi munculnya pandangan-pandangan alternatif di ranah keilmuan. Melalui postmodernisme, wacana-wacana alternatif dibuka luas dan menolak adanya grand narasi yang bersifat universal.

Oleh karena itu, modernitas dan postmodernisme ini memberikan dampak yang besar dalam memahami studi-studi komunikasi terutama dalam membaca perkembangan teori media. Modernitas di satu sisi telah memberikan kontribusi terkait titik awal penemuan teknologi baru yang tentunya punya konsekuensi sebagai sebuah momentum revolusi industri, di sisi lain postmodernisme tidak sepakat dengan konsekuensi-konsekuensi modernitas yang meletakkan kebenaran sebagai narasi tunggal produksi dominan. Postmodernimse jika kita telaah merupakan dialektika keilmuan Barat melawan Barat itu sendiri, namun yang perlu menjadi catatan adalah terbukanya wacana produksi kebenaran lain atau memungkinkan munculnya alternatif menjadi salah satu pandangan yang cukup progresif. Dalam konteks tersebut, postmodernisme meskipun masih belum dianggap sebagai wacana yang tuntas, namun patut diapresiasi dalam konteks menstimulus munculnya alternatif konsepsi lain dalam melihat realitas bukan menjadi rezim tunggal kebenaran.

Pertanyaan Penelitian:

Bagaimana wacana membumikan Ilmu Komunikasi di Indonesia sebagai diskursus alternatif produksi pengetahuan global?

Referensi

McGuigan, J. (2006). Modernity and Postmodern Culture. Berkshire: Open University Press.

McLuhan, M. (2003). Understanding Media: The Extensions of Man. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press.

Teori Media, Hiperrealitas, dan Masyarakat Informasi

Verdy Firmantoro

Review ini berupaya mendiskusikan dua referensi bacaan terkait dengan hiperealitas melalui buku Simulacra and Simulation karya Jean Baudrillard dan masyarakat jaringan melalui buku The Rise of Network Society karya Manuel Castells. Baudrillard menggarisbawahi bahwa di era kebudayaan kontemporer mengarahkan semua yang nyata menjadi simulasi atau lebih lanjut sampai pada level hiperalitas. Setidaknya ada tiga figur yang memengaruhi pemikirannya, meliputi: Karl Marx, Henry Levebre dan Roland Barthes. Sementara, ide pemikiran Castells lebih menekankan pada adanya perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya termasuk struktur masyarakat sebagai implikasi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Castells dalam buku ini juga menekankan bahwa masyarakat jaringan (network society) telah melampaui gagasan masyarakat informasi (information society) di mana node atau titik sudah saling terhubung satu sama lain yang mengarah pada struktur baru berbasis jaringan. Selanjutnya secara lebih mendalam saya akan membagi dua bahasan, pertama saya akan memaparkan pandangan-pandangan Baudrillard terlebih dahulu, kemudian dielaborasi dengan pandangan-pandangan Castells, yang tentunya semua konteks ini memberikan kontribusi dalam mewarnai perspektif komunikasi.

Pertama, membaca Simulacra dan Simulation dari Baudrillard. Apa maksud dari dua kosa kata tersebut? Simulasi dapat diartikan sebagai bentuk realitas imitasi yang masih berpedoman atau mengacu pada realitas yang sebenarnya. Simulacra sebagai sebuah proses simulasi di mana citra atau penanda telah menggantikan pengalaman nyata dan menjadi realitas bentukan atau imitasi yang tidak mengacu pada realitas yang sebenarnya. Selanjutnya, dari tahapan tersebut akan menghasilkan apa yang disebut dengan hiperealitas di mana realitas yang ada sebelumnya didekonstruksi dengan realitas yang baru “lebih real dari realitas itu sendiri” atau Baudrillard menyebut,

It is the generation by models of a real without origin or reality: a hyperreal or a hyperreal henceforth sheltered from the imaginary, and from any distinction between the real and the imaginary, leaving room only for the orbital recurrence of models and for the simulated generation of differences” (Baudrillard, 1994, h. 1-2).

Beberapa konsep penting yang ada dalam buku Simulacra and Simulation, seperti hyperreal & imaginary, political incantation, strategy of the real, the end of the panopticon, hypermarked and hypercommodity, the implosion of meaning in the media, simulacra and science fiction, nihilism. Melalui konsep-konsep tersebut, Baudrillard memberikan dua contoh kasus yang menunjukkan hyperreal & imaginary melalui Disneyland dan political incantation melalui kasus Watergate.

            Sebagai sebuah hiperealitas, Disneyland yang notabene hanya sebagai pusat hiburan berupa animasi-animasi visual yang menarik yang di dalamnya membangkitkan imajinasi-imajinasi justru dianggap sebagai “the real America”. Disneyland mampu mendekonstruksi realitas Amerika yang sebenarnya dengan menampilkan keindahan-keindahan “imajiner” sebagai sebuah hiperealitas. Dalam konteks ini mengarahkan pada image bahwa Amerika selalu tampak indah, seolah tidak ada realitas lain di luar itu (Baudrillard, 1994). Upaya mengaburkan realitas yang sesungguhnya ke dalam realitas bentukan yang justru dianggap sebagai sesuatu yang real adalah bentuk hiperealitas. Baudrillard menunjukkan jika era kebudayaan kontemporer dan revolusi industri menjadi medium yang produktif dalam mencipta yang sebelumnya sebuah realitas semu justru tampak menjadi realitas yang sebenarnya. Sementara political incantation atau mantra politk terjadi dalam kasus Watergate di mana skandal politik yang melibatkan presiden AS dalam peristiwa penyadapan terhadap lawan politiknya. Dalam konteks ini, mantra politik mengaburkan posisi negara yang seharusnya menjaga etika politik justru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang meruntuhkan nilai realitas yang sebenarnya. Negara dalam hal ini berlaku sewenang-wenang, tetapi seolah tampak konstitusional. Di sinilah bagian dari narasi simulakra terjadi, “inkonstitusional menjadi konstitusional”, skandal justru dimanfaatkan sebagai negativitas pembenaran.

            Kedua, membaca The Rise of Network Society dari Castells. Castells (2010, h. xvii) menegaskan bahwa perlunya pendekatan baru di tengan era ketidakpastian. Bagi Castells, era teknologi informasi dan komunikasi tidak lagi sekedar menjadi alat (tolls) melainkan menjadi infrastruktur kehidupan itu sendiri. Polarisasi sosial terjadi pasca pergeseran interaksi yang konvensional atau tradisional mengarah melibatkan teknologi. Lanskap struktur sosial masyarakat masyarakat berubah menjadi masyarakat yang saling terhubung dengan berbagai saluran komunikasi terutama komunikasi digital. Oleh karenanya, konvergensi kekuasaan terjadi, setiap individu atau kelompok mempunyai peluang untuk saling memberi pengaruh satu sama lain. Perspektif Castells menunjukkan bahwa salah satu basis masyarakat jaringan adalah informasionalisme (Castells, 2010, h. 18). Informasionalisme dipahami bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya informasi menentukan produktivitas. Informasi menjadi modalitas penting dalam melakukan pengembangan. Sehingga, penguasaan terhadap informasi memungkinkan untuk dapat melakukan akselerasi dan penguasaan terhadap dunia.

            Konsepsi Castells menyoal masyarakat jaringan tidak lepas dari tersambungkannya aliran-aliran informasi ke berbagai elemen atau struktur sosial. Informasi tidak hanya menjadi resource, melainkan juga sebagai penghubung yang menciptakan masyarakat yang interaktif (The interactive society) (Castells, 2010, h. 285). Perubahan-perubahan tersebut juga mendorong terjadinya perubahan atau penyesuaian terhadap teori-teori media. media dalam konteks ini sudah mengarah pada apa yang disebut sebagai new media. Oleh karenanya terkait dengan konsep ruang dan waktu mempunyai dimensi yang berbeda dengan media konvensional. Bahkan Castells juga mengingatkan bahwa implikasi perubahan yang cukup signifikan ini terutama berkaitan dengan teknologi informasi adalah kemungkinan terjadinya jobless society sangat besar. Substitusi dari human labour menjadi machine memberikan efek domino yang mendasar dalam peradaban kemanusiaan. Di samping itu, dalam salah satu chapternya, Castells menyebutkan timeless time, the blurring of the life-cycle, menggambarkan bahwa dunia teknologi informasi yang mengarahkan terciptanya masyarakat jaringan ini akan meninggalkan pola-pola lama dan membawa pada antitesis dari kehidupan manusia yang sebenarnya.

            Merujuk dua bacaan pokok di atas, saya memandang bahwa perkspektif Baudrillard dan Castells mempunyai irisan yang menempatkan komunikasi sebagai sesuatu yang primer. Kerja simulasi, simulakra atau hiperealitas tidak lepas dari prinsip-prinsip komunikasi di mana makna lahir sebagai bentuk manipulasi simbolik. Sementara era teknologi informasi menyediakan piranti-piranti yang sangat mendukung dalam “menciptakan realitas”. Pergeseran dari masyarakat industri ke masyarakat informasi bahkan masyarakat jaringan memungkinkan pergeseran-pergeseran kapitalisasi yang bergerak ke ranah informasi. Produktivitas tidak lagi sekedar ditentukan oleh para pemegang kewenangan, melainkan terkonvergensi ke individu-individu atau kelompok-kelompok yang mampu menggunakan informasi. Dengan demikian, perkembangan relasional baik media, masyarakat jaringan dan hiperealitas dalam era saat ini akan sangat bergantung pada determinasi teknologi dan kapitalisasi sumber daya informasi.  

Pertanyaan Penelitian:

Bagaimana para akademisi di lingkungan perguruan tinggi menggunakan Scopus sebagai media membangun komunitas akademik global di era network society?

Referensi

Baudrillard, J. (1994). Simulacra and Simulation. Ann Arbor, MI: University of Michigen Press.

Castells, M. (2000). The Rise of Network Society, 2nd ed. Oxford: Blackwell.

Teori Media dan Feminisme

Verdy Firmantoro

Tulisan ini berupaya memaparkan ide-ide utama pemikiran Judith Butler tentang feminisme dikaitkan dengan perspektif dan teori media melalui review karya Gender Trouble (1990) dan Undoing Gender (2004). Butler sebagai salah seorang pemikir post-strukturalis berkontribusi dalam menyumbang gagasan kritik atas penyempitan makna gender dan seksualitas melalui teori queer dan performativitas. Pemilihan istilah “Gender Trouble” merepresentasikan bahwa persoalan gender berkaitan dengan identitas, sebuah ekspresi performatif yang melibatkan konstruksi sosial yang berulang (Butler, 1990). Sementara istilah “Undoing Gender” lebih menitikberatkan bahwa ada kaitan antara interseks dan persoalan gender yang bersifat cair, tidak stabil dan kompleks (Butler, 2004). Oleh karenanya, menyoal feminisme dalam perspektif Butler, menempatkan bahwa identitas gender tidak ada yang asli, bahkan menaungi adanya penyimpangan-penyimpangan di luar norma sebagai sebuah identitas yang subversif.  

Memahami gender bukanlah konteks alamiah biologis, melainkan sebagai sebuah proses diskursif yang dibangun secara kultural (Butler, 1990, h. 10-11). Sejumlah konsepsi digunakan oleh Butler dalam mengartikulasikan Gender Trouble, di antaranya: “Women” as the Subject of Feminism; oposisi biner dan relasi kekuasaan; identitas gender; language, power & the strategies of displacement; reformulasi larangan sebagai kekuatan (reformulating prohibition as power); juga subversi peformatif. Dalam pandangan Butler, sebagai subjek memungkinkan untuk memaknai jati diri yang lebih humanis sebagai suatu identitas gender, meskipun di sisi lain tampak melawan “kodrat” kemanusiaan itu sendiri. Perlawanan atas norma sosial yang berlaku sebagai bagian narasi perjuangan yang peformatif (strategies of displacement) dan cara merefomulasi larangan sebagai kekuatan untuk membuktikan konstruksi identitas yang diinginkan. Butler dalam konteks juga mempertanyakan atau menggugat konsepsi perempuan yang dianggap sebagai “the symbolic”, sebuah konsepsi yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan dengan laki-laki.

Melalui Gender Trouble, Butler menampilkan strategi perlawanan atas regulasi kategorikal seks menuju kesetaraan yang mencapai identitas gender yang diharapkan. Lebih ekstrim, seperti halnya gender yang bersifat cair, Butler menempatkan jenis kelamin  juga dimungkinkan untuk diubah. Bentuk penyimpangan tersebut dalam perspektif itu justru dinilai sebagai kemenangan melawan sistem sosial yang baku agar dapat “dinormalkan” dan diterima sebagai wacana normatif berbasis pengalaman. Transgender, lesbian, homoseksual dalam pandangan Butler tdak lagi ditempatkan sebagai bentuk penyimpangan, tetapi sebagai variasi identitas berbasis tidakan performatif (Butler, 1990). Ketundukan atas sistem sosial yang baku, menempatkan yang tidak wajar dianggap tidak normal, dinilai sebagai hegemoni yang kemudian dilawan melalui narasi subversif beradasarkan tindakan performatif yang membebaskan. Butler, tidak mempercayai ada kondisi alamiah, sebab setiap identitas merupakan sebuah prosess diskursus yang dinamis. Proses membawa sesuatu yang tidak lazim agar diterima masyarakat sebagai sebuah strategies of displacement, sehingga pada akhirnya ketidaklaziman tersebut dapat dinegosiasikan sebagai sebuah konstruksi sosial yang diterima sebagai keberagaman identitas. Lebih lanjut, melalui pandangan Butler, kita dapat meminjam teori queer yang memungkinkan terjadinya pergumulan dan praktik diskursif yang terus menerus dalam kaitannya dengan pelaku komunikasi atau menyoal identitas yang ditampilkan. Proyek penciptaan identitas tidak pernah final, bukan proses yang alamiah, melainkan konstruksi sosial.

“If gender attributes, however, are not expressive but performative, then these attributes effectively constitute the identity they are said to express or reveal. The distinction between expression and performativeness is crucial. If gender attributes and acts, the various ways in which a body shows or produces its cultural signification, are performative, then there is no preexisteing identity by which an act or attribute might be measured” (Butler, 1990, h. 141).

Sementara dalam tulisan Undoing Gender, Butler (2004) memberikan intisari bahwa hakikat gender bukanlah sesuatu yang given atau yang bersifat tetap, melainkan berdasarkan atas keinginan tindakan peformatif yang memungkinkan berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, spirit perlawanan gender memosisikan diri melampaui identitas seksualitas itu sendiri. Bahkan Butler menyebut ada istilah “undiagnosing gender”, sebagaimana menempatan perbedaan seksual sudah tidak relevan lagi (the end of sexual difference) sebagai variasi identitas yang mengharapkan pengakuan. Reorganisasi norma-norma seksual menjadi suatu keniscayaan. Status transgender atau transeksual menjadi narasi pembenaran yang menuntut tidak ada paksaan atau diskriminasi dalam menentukan pilihan identitas.

Butler (2004, h. 30) menyebutkan bahwa gender itu performatif, bukan hanya untuk menuntut hak dalam rangka menghasilkan tampilan yang subversif, melainkan juga menunjukkan cara-cara spektakuler dan konsekuensial di mana kenyataan direproduksi dan diperebutkan. Regulasi diarahkan untuk mengakui eksistensi perbedaan dan melazimkan penyimpangan-penyimpangan (undiagnosing gender) sebagai tindakan yang normal. Dalam hal ini, Butler memberikan pandangan bahwa identitas menjadi domain yang mewadahi pertarungan, identitas bukanlah sebuah awalan atau akhiran, bukan pula sesuatu yang normatif dan diidealkan, melainkan fitur deskriptif pengalaman yang memungkinkan keberagaman.

Pandangan Butler yang sudah saya paparkan sebelumnya, sangat beririsan dengan studi komunikasi. Dalam Littlejohn & Foss (2008), Teori Queer oleh Butler sebagai representasi teori feminisme ditempatkan dalam tradisi kritis yang mempersoalkan konteks subjek atau pelaku komunikasi. Teori feminisme Butler di satu sisi memberikan kontribusi terkait dengan mempersoalkan realitas komunikasi yang paradoks termasuk irisannya dengan teori-teori media kritis yang juga mempersoalkan identitas. Namun di sisi lain, kajian-kajian yang berdasar pada Teori Queer atau Feminisme relatif kurang dapat diaplikasikan dalam konteks Indonesia. Berbeda dengan sejumlah negara yang menganut asas kebebasan atau berbasis individualisme yang menggaungkan dalih nilai HAM, sementara dalam konteks Indonesia lebih mengarah pada basis agama dan kultural yang cukup ketat mengatur norma-norma sosial. Namun demikian, pendekatan feminisme terutama terkait dengan performativitas yang dikonsepsikan Butler tidak harus menyoal gender, tetapi dapat kita rujuk untuk selanjutnya dimodifikasi untuk menelaah konteks-konteks fenomena komunikasi yang lain berkaitan dengan topik identitas yang terus berubah sebagai hasil praktik diskursif.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana performativitas kalangan akademisi di lingkungan perguruan tinggi dalam praktik melawan rezim Scopus?

Referensi

Butler, J. (1990). Gender Trouble. New York & London: Routledge

Butler, J. (2004). Undoing Gender. New York & London: Routledge

Littlejohn, S.W., & Foss, K.A. (2008). Theories of Human Communication. Singapura: Cengage Learning.

Teori Media, Interaksionisme dan Strukturasi

Verdy Firmantoro

Melalui uraian ini saya akan menguraikan termasuk membandingkan dan mengembangkan hubungan antara teori media, interaksionisme dan strukturasi dalam perspektif komunikasi. Merujuk pada dua sumber bacaan yakni The Constitution of Society oleh Giddens (1984) dan Human Behavior and Social Processes oleh Rose (1962). Tulisan Giddens sebagai bentuk kritik atas pandangan struktur-fungsional dan justru ingin mengembangkan lebih lanjut dengan mencari hubungan (linkage) dengan paradigma konstruktivis. Pandangan Giddens berupaya menjembatani baik struktural-fungsional maupun konstruktivis dengan menempatkan agen dan struktur bukanlah sebuah dualisme yang bertentangan, melainkan setiap diri sebagai subjek aktif yang dapat berperan serta dalam mengatur struktur itu sendiri (Giddens, 1984).

            Melalui pembacaan atas Giddens (1984), terdapat tiga gugus besar struktur, meliputi signifikansi atau makna; kekuasaan atau dominasi; dan legitimasi. Ketiganya ini memengaruhi sejauhmana sumber daya didistribusikan termasuk peranan agensi dalam memengaruhi berjalannya struktur. Dalam pendekatan strukturasi, struktur atau seperti institusi media justru menjadi medium itu sendiri. Bagi Giddens, struktur hadir baik bersifat internal maupun eksternal. Jika dalam konteks internal, struktur hadir dalam konteks atau ranah individu berbentuk jejak memori (1984, h.25), jika dalam konteks eksternal sebagai representasi tindakan sosial. Giddens (1984, h. 5-34), menyebutkan elemen-elemen yang berkaitan dengan teori strukturisasi, meliputi agen & agensi; agensi & struktur kekuasaan; dualitas struktur; bentuk institusi serta waktu, the body & encounter. Selain itu, Giddens juga menekankan bahwa dalam teori strukturasi terdapat penciptaan dan reproduksi sistem sosial (1984, h. 162) yang sifatnya sebagai sebuah proses yang konstitutif, bukan merupakan prosedural yang statis. Adanya repetisi tindakan sosial dalam praktik keseharian menciptakan pola yang melampaui ruang dan waktu. Oleh karena itu, dengan meminjam teori strukturasi dalam studi komunikasi mengarahkan kita dapat menempatkan misalnya, institusi-institusi media bukanlah sebagai faktor baku yang menata tindakan sosial, melainkan sebagai bentuk interaktif antara agen atau agensi dengan yang bersifat pasif dan struktur yang juga memberdayakan. Dalam hal tersebut, Giddens menjelaskan sejauhmana kesadaran atau ketidaksadaran memengaruhi reproduksi sosial.

            Selanjutnya, mengurai ide-ide utama dalam Human Behavior and Social Processes oleh Rose (1962) menunjukkan bahwa teori interaksionisme sebagai perpanjangan pemikiran William James kemudian John Dewey yang diteruskan oleh pemikir yang sangat familiar kita dengan dalam tradisi sosiokultur dalam komunikasi yakni George Herbert Mead (teori interaksionisme simbolik). Sejumlah landasan terkait pemikiran ini, di antaranya: manusia membuat keputusan dan bertindak sesuai pemahaman subjektif sesuai dengan konteks yang berlaku; kehidupan sebagai sebuah proses yang terus berubah (dinamis) bukan merupakan sususnan-susunan mekanis; manusia memahami pengalaman melalui makna dalam simbol dari kelompok mereka dan bahasa dalam praktik kehidupan sosial; dunia terbentuk dari objek-objek sosial yang mempunyai makna; tindakan manusia tas dasar intepretasi atau penafsiran serta diri seseorang merupakan objek yang signifikan yang bersifat interaktif (Littlejoh & Foss, 2008, h. 231).

           Blumer (1962) juga menegaskan bahwa perilaku, struktur, dan produksi makna di dalamnya berlangsung secara konstitutif. Individu maupun kelompok memberikan intepretasi untuk mencapai kesepakan sosial tertentu. Makna ditentukan bukan sebagai proses yang statis, melainkan dikonstruksi secara sosial. Oleh karena itu, dengan teori interaksionisme ini, memberikan pandangan dalam perspektif komunikasi terutama berkaitan dengan melakukan analisis sosial dengan menempatkan makna bersandar dalam konteks sosial itu sendiri. Pengalaman-pengalaman menjadi salah satu faktor yang membentuk tindakan sosial dan mengarah pada pembentukan makna yang bersifat interaktif. Sehingga, memahami teori media bukan lagi hanya pada tataran transfer pesan dari encoder ke decoder, tetapi sebuah pemaknaan sosial yang mencapai kesepahaman bersama.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana strukturasi menjelaskan produksi pengetahuan di Indonesia dan bagaimana interaksi simbolik menjelaskan pemaknaan para akademisi terhadap Scopus?

Referensi

Blumer, H. Society as Symbolic Interaction. In A. M. Rose (ed.) Human Behavior and Social Process: An Interactionist Approach.

Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press.

Littlejoh, S. W & Foss, K. A. (2008). Teori Komunikasi, Edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.

Rose, A. M. (1962). Human Behavior and Social Processes. Cambrige: The Riverside Press.

Review Teori Media dan Kajian Budaya

Verdy Firmantoro

Melalui paparan ini, saya akan menguraikan relasi antara teori media dan kajian budaya dalam perspektif komunikasi dengan menggali ide-ide utama dalam tulisan Representation: Cultural Representations and Signifying Practices oleh Stuart Hall (1997); The Nationwide Audience: Structure and Decoding oleh David Morley (1980); dan Subculture: The Meaning of Style oleh Dick Hebdige (1979). Berbicara kajian budaya atau lebih dikenal dengan Cultural Studies, merupakan bentuk reaksi intelektual kalangan pemikir kritis di tengah arus dominasi teori-teori media atau studi komunikasi yang lebih beorientasi pada positivistik. Lebih lanjut, melalui kajian budaya, memberikan sudut pandang bahwa basis analis tidak mengarah pada media effect layaknya yang dominan dalam teori-teori awal media, melainkan berorientasi pada analisis budaya populer yang mengarah pada industri budaya.

            Melalui pandangan Hall (1997), inti dari kajian budaya setidaknya ada dua hal, yakni terkait dengan representasi dan praktik-praktik penandaan. Kajian budaya menekankan untuk memahami proses-proses produksi makna sebagai manifestasi simbolik dan perlawanan atas status quo. Kajian budaya memberikan alternatif untuk mempelajari apa yang disebut Hall sebagai “circuit of culture” atau lingkaran budaya sebagai momen kunci berlangsungnya representasi di mana produk-produk budaya diproduksi dan dipertukarkan melalui bahasa untuk mencapai shared meanings (Hall, 1997, h. 1). Kerja di balik sistem representasi (representational system) bersifat asimetris yang tidak linier, namun melibatkan pergumulan interaktif di antara konsumsi, produksi, regulasi dalam sebuah lingkaran budaya (Hall, 1997).

            Perdebatan klasik menyoal budaya tinggi (high culture) baik dan budaya rendah (low culture) sebaliknya,bukan menjadi point of view, tetapi lebih pada melihat budaya massa atau budaya populer sebagai “way of life” masyarakat, komunitas, kelompok sosial atau bangsayang bersifat distinctive (Hall, 1997). Selain itu, kajian budaya juga mendorong kita menggunakan pendekatan semiotik untuk mengetahui bagaimana melalui bahasa, budaya dan representasi bekerja termasuk sampai menjadi kendaraan makna (vehicles of meaning) (Hall, 1997). Formasi diskursif menjadi salah satu istilah penting yang menjadi pedoman terkait apa yang sesuai dan tidak sesuai, sehingga makna, representasi dan budaya menjadi konstitutif (Hall, 1997). Oleh karenanya, melalui pandangan Hall, kita bisa memahami bahwa representasi dan praktik-praktik penandaan membawa kita untuk kritis mempersoalkan bahwa makna tidaklah hadir begitu saja aatau bersifat tetap dan netral, melainkan terus bergeser dari satu budaya ke budaya yang lain, dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dari satu konteks historis ke konteks historis yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain, sampai pada muara bahwa representasi itu bukanlah sesuatu yang sederhana apalagi menunjukkan sebuah praktik yang transparan, sehingga kita perlu mengeksplorasi dan mengklarifikasi kompleksitas di dalamnya.

Pandangan Hall tidak berhenti dalam tulisannya sendiri. Dia menjadi rujukan utama dalam proyek riset pengaruh khalayak media yang dilakukan oleh Centre for Contemporary Cultural Studies Universitas (CCCS) Birmingham – Inggris, melalui David Morley dan Charlotte Brunsdon sekitar akhir 1970-an dan awal 1980-an. Dalam konteks tersebut, kita bisa mengetahui pergeseran kajian media ke ranah kritis. Tema-tema ideologis digunakan oleh CCCS melalui proyek Nationwideuntuk memahami model encoding dan decoding sebagai perpanjangan tangan Teori Resepsi Stuart Hall. Melalui tulisan Morley (1980) tentang The Nationwide Audience: Structure and Decoding, dijelaskan bagaimana perkembangan paradigma dalam studi media yang awalnya didominasi oleh paradigma tradisional atau normatif, dengan meletakkan basis efek sebagai narasi utama (dari media langsung ke penerima atau komunikan), kemudian munculnya sejumlah penolakan atas model jarum hipodermik berkembang two-step flow of communication, berlanjut respon intelektual pemikir kritis yang di dalamnya termasuk migrasi dari sejumlah tokoh-tokoh Frankfurt School ke Amerika Serikat dan berkembangnya paradigma intepretatif mewarnai perjalanan studi media.

Proyek riset Morley berkaitan dengan pengaruh khalayak media yang merujuk pada kategorisasi yang diajukan oleh Hall terkait konstruk dominasi, oposisi dan bacaan negosiasi sebagai respon kelas-kelas audiens atas tayangan Nationwide BBC. Dalam konteks riset menunjukkan bahwa praktik-praktik penandaan bersifat kompleks, pihak encoder berusaha “memenangkan persetujuan audiens” atas narasi bacaan pilihan yang diminati. Morley menekankan bahwa ada tiga hal yang perlu menjadi catatan terkait upaya menelaah struktur dan decoding, yakni kelas (relasi struktur kelas dan ideologi), kode-kode (kode beragam dan tidak terstruktur), korespondensi (sejauhmana suatu kelompok budaya mendiami atau menghuni kode tertentu) (Morley, 1980, h. 136).

Seperti halnya Morley, Hebdige juga banyak mengacu pada teori encoding/decoding Hall khususnya berkaitan dengan subkultur. Melalui tulisannya Subculture: The Meaning of Style, Hebdige (1979) memaparkan gaya subkultur anak muda Inggris pasca perang sebagai bentuk perlawanan simbolik menentang praktik-praktik hegemoni dan ideologi dominan. Hebdige menunjukkan bentuk-bentuk perlawanan dengan berbagai gaya hidup, seperti reggae, rastafarian, punk, teddy boys, dll. Fungsi subkultur mengkomunikasikan pengalaman kelompok, ekspresi identitas bahkan “memparodikan” keterasingan sebagai sebuah artikulasi kritis (Hebdige, 1979, h. 79). Seperti halnya yang dijelaskan Hall, Hebdige juga menjelaskan lebih lanjut bahwa gaya (style) sebagai praktik-praktik penandaan (signifying practice) “we are surrounded by emptiness but it is an emptiness filled with signs (Lefebvre, 1971 dalam Hebdige, 1979, h. 117).

Dengan demikian, terkait dengan tiga bahan bacaan yang menjadi rujukan dalam paparan sebelumnya, kajian budaya menjadi terobosan atau alternatif mengembangkan perspektif komunikasi khususnya berkaitan dengan memberikan kritik atas teori-teori media klasik. Kajian budaya memberi sentuhan yang lebih kompleks dalam mengeksplorasi fakta-fakta sosial dalam praktik sehari-hari. Namun demikian, memahami kajian budaya tidak cukup hanya menempatkan sebagai tradisi media kritis, lebih dari itu kajian budaya memberikan sarana untuk melihat representasi dalam lingkaran budaya yang tidak sekedar melacak aspek ekonomi tetapi juga melibatkan analisis kelas sosial.

Pertanyaan Penelitian

Bagaiamana representasi subkultur dalam praktik penolakan Scopus yang dilakukan oleh kalangan akademisi di Indonesia?

Referensi

Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London & Thousand Oaks, CA: Sage.

Morley, D (1980). The Nationalwide Audience: Structure and Decoding. London: British Film Institute.

Hebdige, D. (1979). Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge.

UJIAN TENGAH SEMESTER (SEMINAR PERSPEKTIF DAN TEORI MEDIA) – VERDY FIRMANTORO (1906341624)

Merujuk pada bahan bacaan yang ditelaah dari SAP awal sampai pertengahan semester ini, dengan mengelaborasi beberapa pandangan inti dari sumber bacaan, rumusan penelitian saya sebagai berikut:

Bagaimana praktik (produksi dan konsumsi) jurnal terindeks scopus sebagai industri pengetahuan?

  1. Bagaimana jurnal terindeks scopus menjadi kapital yang mendukung industri pengetahuan?
  2. Bagaimana bentuk-bentuk habitus para akademisi di Indonesia yang mengarah pada industri pengetahuan?
  3. Bagaimana selanjutnya praktik (produksi dan konsumsi) jurnal terindeks scopus menjadi sarana pembeda (distingsi) kelas sosial bagi akademisi di Indonesia?

Secara umum, riset ini berada dalam payung ekonomi politik berkaitan dengan industri pengetahuan (konowledge industry). Melalui riset ini akan mengeksplorasi dan membongkar praktik (produksi dan konsumsi) jurnal terindeks scopus sebagai industri pengetahuan. Kemudian, saya menurunkan (mem-breakdown) dalam bentuk pertanyaan-pertanyan lanjutan dalam rangka menggali lebih detail maksud pertanyaan utama. Pada bagian (a), penggalian data dapat dikaitkan bahwa setiap akademisi dituntut menerbitkan artikelnya di jurnal terindeks scopus. Sejauhmana kepemilikan kapital (seperti budaya, ekonomi, simbolik, digital) dapat mendukung dalam arena pertarungan industri jurnal khususnya dan industri pengetahuan secara keseluruhan. Pada bagian (b), menggunakan konsep habitus Bourdieu dapat merefleksikan nilai-nilai sosial yang diyakini oleh para akademisi sampai membentuk pola pikir dan pola sikap tertentu yang mengarah pada industri pengetahuan. Dengan melihat dari praktik-praktik keseharian yang dilakukan oleh para akademisi di Indonesia, seperti obsesi citation selfie (self-citation) yang berlebihan untuk mencapai h-index, mengejar promosi jabatan atau insentif hasil publikasi dengan mengabaikan standar atau kualitas karya jurnal termasuk melakukan pelanggaran-pelanggaran etika publikasi ilmiah. Selanjutnya, pada bagian (c), praktik (produksi dan konsumsi) jurnal terindeks scopus memungkinkan masuk pada tataran menjadi sarana pembeda (distingsi) kelas sosial bagi akademisi di Indonesia. Dalam konteks tersebut menempatkan bahwa jurnal tidak lagi sebagai sarana atau ruang transfer pengetahuan, melainkan memosisikan jurnal sebagai komoditas yang dikontrol oleh rezim industri. Lebih lanjut, mengeksplorasi sejumlah fakta terkait kemitraan pengelola jurnal dengan pihak scopus yang memberikan garansi terbit dengan membayar sejumlah anggaran tertentu semakin mengokohkan bahwa industri pengetahuan bukan hanya wacana, melainkan sudah terlegitimasi sebuah praktik yang riil. Oleh karena itu, telaah dari riset ini sangat berguna dengan memahami produksi dan konsumsi jurnal dalam ruang akademik dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan kunci seperti keadilan, kekuasaan dan kesetaraan yang dilihat melalui pendekatan ekonomi politik dengan melihat perubahan budaya termasuk sejarah pengetahuan di dalamnya.

Referensi

Bourdieu, P. (1977) Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Couldry, N. (2004). Theorising Media as Practice. Social Semiotics, 14 (2), h. 115-132.

Couldry, N. (2012). Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice. Cambridge, UK, and Malden, MA: Polity Pres.

de Certeau, M. (1984). The Practice of Everyday Life. University of California Press: Berkeley.

Hesmondhalgh, D. (2010) “Media industry studies, media production studies”, in J. Curran (ed.) Media and Society, London: Bloomsbury Academic.

Hesmondhalgh, D., & Toynbee, J. (Eds.). (2008). The Media and Social Theory. London & New York: Routledge.

Pink, S. dkk. (2016). Digital Ethnography: Principles and Practice. London: Sage Publications.

Sum, N.L. & Jessop, B. (2013). Towards a Cultural Political Economy: Putting Culture in Place in Political Economy. Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Warde, A. (2014). ‘After taste: Culture, consumption and theories of practice’. Journal of Consumer Culture, 14 (3), 279-303.

Review SAP 2 Sampai 6 (Seminar Perspektif dan Teori Media)

Verdy Firmantoro

Merujuk pada bahan bacaan yang ditelaah dari SAP awal sampai pertengahan semester ini, dengan mengelaborasi beberapa pandangan inti dari sumber bacaan, rumusan penelitian saya sebagai berikut: Mengeksplorasi dan membongkar penggunaan jurnal terindeks scopus menjadi sarana pembeda (distingsi) kelas sosial bagi akademisi di Indonesia. Dengan melihat dari praktik-praktik keseharian yang dilakukan oleh para akademisi di Indonesia, seperti obsesi citation selfie yang berlebihan untuk mencapai h-index, kemitraan pengelola jurnal dengan pihak scopus yang memberikan garansi terbit dengan membayar sejumlah anggaran tertentu, pengukuran bibliometric dan mengejar promosi jabatan atau insentif hasil publikasi serta berbagai pelanggaran etika publikasi ilmiah lain yang menempatkan produksi jurnal tidak lagi sebagai sarana transfer pengetahuan melainkan memosisikan jurnal sebagai komoditas yang dikontrol oleh rezim industri. Setiap akademisi dituntut menerbitkan artikelnya di jurnal terindeks scopus. Konteks tersebut yang merefleksikan habitus para akademisi serta sejauhmana kepemilikan kapital (seperti budaya, ekonomi, simbolik, digital) guna mendukung pertarungan dalam arena “perindustrian jurnal”. Lebih lanjut, produksi dan konsumsi jurnal dalam ruang akademik dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan kunci seperti keadilan, kekuasaan dan kesetaraan yang dilihat melalui pendekatan ekonomi politik dengan melihat perubahan budaya termasuk sejarah pengetahuan di dalamnya.

Teori Media dan Ekonomi Politik

Review oleh: Verdy Firmantoro

Awal studi media berpangkal dari tradisi riset administratif yang berkembang di Amerika Serikat. Riset administratif menekankan pendekatan kuantitatif melalui paradigma positivistik. Melalui kajian-kajian tersebut teori media berkembang dengan kecenderungan bersifat mediasentis berkaitan dengan efek media (media effect). Seperti yang pernah diulas dalam pertemuan kelas Seminar Perspektif dan Teori Media sebelumnya bahwa Couldry (2012) telah mencatatkan kritik atas teori media yang mengarahkan pada media effect. Kritik atas pendekatan yang berbasis media effect, melahirkan dialektika dengan pendekatan lain yang menganggap pendekatan tersebut terlalu reduktif atau simplifikatif dalam melihat realitas berkaitan dengan media. Salah satu respon kritis dari pendekatan yang berbasis media effect adalah ekonomi politik.

Continue reading “Teori Media dan Ekonomi Politik”